Follow Us

header ads

Abang SMS"Berharap Kepada Pemda Luwu Dan Pemkot Kota Palopo Membuat Narasi Sejarah Kedua Daerah,Memiliki Payung Hukum Agar Tidak Terjadi Polemik Bagi Anak Cucu Kelak

Anggota DPRD Luwu
Summang Syamsur


RealitaKini.Com-Luwu,

Kabupaten Luwu memiliki sejarah tak terlupakan di Provinsi Sulawesi Selatan.sebelum menjadi daerah tingkat II,Kabupaten Luwu memiliki sejarah kedatuan Luwu pada masa lampau.


Sistem pemerintahan Swapraja dihapus pada tahun 1957 dan pada saat itu Andi Djemma ditetapkan menjadi Bupati Luwu Kala itu.


Berlakunya Undang-Undang Nomor :29  Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi,sekaligus mencabut UU Darurat Nomor :3 Tahun 1957,maka Luwu menjadi daerah swatantra dan daerah tana toraja berpisah dengan Daerah Luwu.


Daerah Luwu dan daerah tanah Toraja menjadi bagian Daerah Tingkat II yang ada di wilayah sulawesi.


Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Nomor :1100 Tahun 1961,dibentuk 16 distrik di Luwu yaitu: Distrik Larompong,Suli,Bajo,Bua,Bastem,Wara,Walenrang,Limbong,Sabbang,Masamba,Malangke,Bone-Bone,Wotu,Mangkutana,Malili serta Distrik Nuha dengan jumlah desa sebanyak 143 Desa.


Pada tanggal 19 Desember 1961.terbit keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor :2067 tahun 1961 tentang perubahan status distrik sulawesi selatan tenggara menjadi Kecamatan,termasuk distrik yang ada di daerah tingkat  II Luwu menjadi kecamatan.


Drs.H.Basmin Mattayang,M.Pd sebagai Bupati Luwu pada saat itu,mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan mengenai status Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu.sesuai surat Bupati Luwu Nomor: 135/81/Huk/2004 pada tanggal 15 Mei 2004.


Selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan melanjutkan Usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri sesuai surat Nomor: 135/231/Otoda.pada tanggal 9 Juni 2004.bentuk keseriusan pemda Kabupaten Luwu dan DPRD Luwu maka pada tanggal 30 Agustus 2004.peresmian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2004-2009 serta pengangkatan pimpinan DPRD pada tanggal 28 Oktober 2004 dilaksanakan di Belopa.


Maka atas surat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Mendagri ,Menteri Dalam Negeri Memerintahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Luwu agar membentuk Tim pengkajian Akedemik tentang perpindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa yang tertuang dalam surat mendgri Nomor 135/1279/Otoda Sebagai dasar bagi Biro Otonomi Daerah untuk melakukan Observasi Lapangan.


Kemudian pada tanggal 23 Desember tahun 2004 dibentuklah tim pengkajian perpindahan ibukota kabupaten Luwu dari palopo ke belopa berdasarkan surat keputusan Bupati Luwu,H.Basmin Mattayang Nomor :302/XI/2004.


Anggota DPRD Luwu,Summang Syamsur yang biasa disapa Abang SMS,angkat bicara soal polemik terkait kritikan,saran maupun masukan atas sejarah singkat Kota Belopa menjadi Ibukota Kabupaten Luwu.


Abang SMS menuturkan bahwa semestinya kedua daerah yaitu Kabupaten Luwu dan Kota Palopo membuat catat sejarah khusus dalam setiap memperingati hari jadi kota belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan Hari jadi Kota Palopo sebagai sejarah dari pemisahan kabupaten Luwu.agar menjadi catat sejarah dari anak cucu kita kedepan.Ucapnya


Sebagai Anggota DPRD Luwu,Summang juga menyampaikan kepada Wartwan Media RealitaKini.berharap kepada pemda Luwu dan Pemkot Kota Palopo harus duduk bersama membuat naskah dan narasi bersama agar tidak terjadi polemik simpang siur kepada generasi kedepan.


Lanjut,Anggota Komisi III tersebut menyarankan agar kepada pemda Luwu dan Pemkot Kota Palopo tentang sejarah hari jadi kota Belopa dan hari jadi Kota Palopo dibuatkan Payung Hukum (Perda) sehingga tidak ada simpang siur kedepan.harapNya (Bahrun)

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat Datang di Website www.realitakini.com, Semoga Anda Puas, Silahkan coment dan share...Tertanda Pemred: Cimrawati SI.Kom