Jika Surat Tak Di Respon, BAIN HAM RI Akan Melakukan Aksi Lanjutan Dan Menyatakan Sikap Mosi Tidak Percaya Kepada DPRD LUTRA



RealitaKini.Com-Luwu Utara, 

Terkait dengan persoalan tenaga honorer di Kabupaten Luwu Utara yang dirumahkan, diketahui Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dilaksanakan di aula gabungan Komisi DPRD kabupaten luwu utara, pada tanggal 20 januari 2021 yang dihadiri 17 anggota DPRD, 8 OPD/SKPD Lutra, Mahasiswa, Ormas dan pemuda lutra.


Adapun hasil RDP khususnya pada poin tiga ialah untuk pemanggilan kembali Honorer/sukarela adalah kewenangan SKPD dengan tetap memperhatikan asas kemanusiaan dan masa pengabdian.


Menanggapi perkembangan hasil poin 3 tersebut, Ketua BAIN HAM RI Kabupaten Luwu utara, Faisal Tanjung mengatakan rekomendasi poin 3 tidak dilaksanakan SKPD seperti dilansir smarcitymakassar.com


Menurut Faisal, masih banyak ternaga honorer lutra yang mengabdi puluhan tahun dan belum di panggil sampai sekarang


“Padahal kami telah RDP waktu hari dengan SKPD terkait. Dan jelas hasil rapat poin 3 bahwa pemanggilan honorer harus di pertimbangkan dari sisi kemanusian dan masa pengabdian,” kata Faisal.


Sementara itu, dari hasil RDP 20 Januari 2021 lalu, lanjut Faisal mengatakan DPD BIAN HAM RI dan PP Pemilar telah bersurat untuk mengadakan kembali Rapat evaluasi, termasuk hasil keputusan poin 3 RDP. Namun kata Faisal sampai saat ini belum ada respon yang balik dari DPRD.


“Padahal kami sudah bersurat kepada DPRD tapi sampai sekarang belum di respon,” kata Faisal.


“Jika surat kami tidak direspon dengan baik pihak DPRD, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dan menyatakan sikap mosi tidak percaya dengan DPRD lutra,” pungkas Faisal Tanjung.(Rahim)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama