Virtual Police Telah Diterapkan Polri Untuk Memberikan Edukasi Dalam Menyampaikan Opini Yang Tak Melanggar Tindak Pidana



RealitaKini.Com-SulSel,

Sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri,Jenderal Listyo Sigit Prabowo,yang berjumlah 16 ada di nomor 5 yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas yang didalamnya terdapat kegiatan virtual police.


Virtual police adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat apabila masyarakat menyampaikan opini yang bersifat melanggar tindak pidana. 


Pihak Kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dunia maya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan illegal maupun melanggar hukum maka tentunya Kepolisian ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat berupa peringatan sesuai dengan program prioritas Bapak Kapolri.


Contohnya di suatu akun ada tulisan atau gambar, kemudian ada petugas patroli siber yang menemukan langsung mengambil postingan tersebut dan ternyata dalam tulisannya ada pelanggaran pidana. Petugas membuat laporan informasi kepada atasannya, setelah ada laporan informasi, ada screenshot, meminta pendapat ahli (pidana, bahasa dan ITE). 


Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi.


Contohnya, “Virtual Police Alert Peringatan I, Konten Twitter anda yang diunggah pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 13.13 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut, dihimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini anda terima. Salam Presisi”. 

 

Peringatan tersebut dikirimkan dengan harapan postingan dapat dihapus dan orang dituju tidak merasa terhina. Virtual Police Alert Peringatan diberikan beberapa kali kepada akun yang bersangkutan, namun apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan dan yang dituju merasa dirugikan hingga membuat laporan maka akan dilakukan mediasi, apabila tidak bisa juga maka akan diproses.


Dalam tugas Polri disebutkan bahwa Polri melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum adalah upaya terakhir. 


Diharapkan dengan adanya virtual police dapat mengurangi hoaks atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor. 


Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa dengan adanya virtual ini dapat mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital, Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana. Edukasi tidak hanya dari Polri namun juga sesama, seperti dalam suatu kelompok pembinanya memberitahu anggotanya, bersama-sama saling memberitahu dan mengingatkan untuk menciptakan dunia maya yang bersih dan tidak terjadi saling fitnah dan sebagainya. 


Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui virtual police. 


Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran dan surat telegram internal yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, ada reward dan punishment. 


Berkaitan dengan UU ITE Polri berupaya membantu jangan sampai masyarakat terjebak, apabila ada permintaan masukan berkaitan dengan UU ITE, tentu Polri akan memberikan masukan. 


Terkait penanganan kasus UU ITE, proses mediasi dapat diterapkan selama berkas belum dikirm ke Kejaksaan.

 

Launching E-Dumas,dalam e-Dumas ada banyak pentahapan untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab semuanya harus terklarifikasi terutama terkait dengan identitas sehingga laporan tersebut bukan laporan bohong atau fitnah namun laporan yang sebenarnya. 


Aplikasi e-Dumas Presisi dapat di download melalui App Store. Dalam aplikasi tersebut ada dari Itwasum, Propam dan PID Divhumas apabila ada yang menanyakan perkembangan kasus dan hal lainnya. Pada intinya aplikasi ini mempermudah masyarakat apabila ada laporan maka dapat menggunakannya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporannya ataupun ada kegiatan yang kurang pas.


Masyarakat dapat memberikan masukan sosok Polri seperti apa yang diharapkan karena apabila Polri melihat sendiri secara internal tentu semuanya bagus namun apabila masyarakat memberikan masukan tentu Polri dapat berbenah. Polri berharap bahwa kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dapat sangat berguna dan dibutuhkan serta dapat menjadikan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.Sumber Berita Mabes Polri (Bahrun)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama