Diduga Ketua BPD Buntu Awo Lakukan Pemungutan Biaya SK

Ilustrasi

RealitaKini.Com-Luwu,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buntu Awo di duga melakukan Pungli kepada pengurus anggota BPD lain.

 

Beredar informasi terkait dugaan pemungutan biaya yang dibebankan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buntu Awo,Kecamatan Walenrang Utara,Kabupaten Luwu.untuk mendapatkan SK sebagai legitimasi dalam pelaksanaan tugasnya. Kamis (18/03/21).


Salah satu Anggota BPD Nita saat ditemui dikediamannya, ia membenarkan adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada para anggota BPD yang ada di Desa Buntu Awo.


"Ia benar, kami disuruh bayar sekian, bahkan saya di telfon beberapa kali oleh ketua BPD untuk bayar, jadi saya bayar soalnya di tagih terus,"ujarnya 


Lanjut Nita, Biaya yang harus ia bayar sebesar Rp. 150 ribu, namun ia tidak tahu biaya tersebut untuk apa karena tanpa ada penjelasan sama sekali dari ketua BPD maupun pemerintah desa.


"Kalau soal itu saya tidak tahu biaya tersebut untuk apa, karena yang saya tahu hanya pengambilan SK di bayar sekian,"ucapnya.


Berbeda dengan Nita, salah satu anggota BPD yang juga ditemui, Sudirman mengatakan bahwa ia juga diminta untuk membayar biaya sebesar Rp. 200 ribu rupiah karena sudah mengambilan SK.


"Saya juga di suruh bayar, tapi jika untuk pengambilan SK saya tidak mau bayar, karena tidak ada kejelasan dananya untuk apa, sementara saya tanya ke teman saya yang BPD di desa lain, tak ada sama sekali biaya yang dibebankan ke mereka,"jelasnya.


Bahkan beberapa kali Sudirman juga di minta untuk melunasi biaya administrasi tersebut, bahkan beberapa kali Ketua BPD intens melakukan penagihan kepada anggota BPD yang belum melunasi biaya tersebut.


Dilain sisi Sainal selaku Ketua BPD saat dikonfirmasi melalui telefon mengatakan bahwa biaya tersebut bukan untuk pengambilan SK, tetapi biaya pelantikan Anggota BPD yang terpilih di Rumah Jabatan (Rujab) Belopa.


"Biaya tersebut untuk konsumsi dan teransportasi saat pelantikan, karena teman-teman tidak membawa uang makanya saya bayar duluan semua biayanya, jadi bukan biaya SK,"ujarnya.


Sainal juga menambahkan bahwa biaya tersebut atas inisiatifnya dan tak ada satupun di antara Anggota BPD yang komplain akan hal tersebut.(Syahril)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama