Kemenparekraf/Baparekraf Mengajak Komunitas Dan Yayasan Bergerak Di 17 Subsektor Ekonomi Kreatif



Realitakini.Com,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) membuka kembali pengusulan bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif untuk tahun 2021 (Banper Infrastruktur Ekraf) kepada para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) agar bisa mengembangkan usaha mereka.


Subsektor ekonomi kreatif yang berhak mendapat banper infrastruktur tersebut ialah aplikasi, pengembang permainan, arsitektur desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, serta film, animasi, dan video. Selain itu, dialokasikan juga untuk pegiat fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, hingga televisi, dan radio.


Bantuan pemerintah ini diperuntukkan bagi para komunitas atau yayasan yang bergerak di 17 subsektor ekonomi kreatif. Namun demikian, banper infrastruktur ini tak hanya berlaku bagi komunitas ekonomi kreatif, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta lembaga adat.


Sementara itu, untuk revitalisasi infrastruktur fisik termasuk paket parekraf, Kemenparekraf mempersilakan para komunitas ekonomi kreatif mengajukan dengan anggaran minimal Rp500 juta dan maksimal Rp3,5 miliar. Untuk revitalisasi tersebut, Kemenparekraf telah mengacu pada aturan khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif harus memenuhi persyaratan antara lain:

1.Pemerintah desa harus bekerja sama dengan komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya dan menjadikan komunitas ekonomi kreatif tersebut sebagai pengelola untuk pemanfaatan paket bantuan pemerintah yang diajukan.

2.Lembaga adat harus memiliki akte notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah setempat. Lembaga adat tersebut harus melakukan kegiatan berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif.

3.Komunitas ekra harus berbadan  hukum dalam bentuk  yayasan  atau perkumpulan, dan memiliki NPWP.

4.Seluruh kategori pengusul sekurang-kurangnya telah menjalankan kegiatan subsektor ekonomi kreatif selama dua tahun sebelum pengajuan bantuan.

Untuk lebih jelanya,silahkan kunjungi situs banper.kemenparekraf.go.id.

Di situs tersebut tersedia petunjuk-petunjuk teknis yang lebih lengkap dalam mengajukan proposal banper. 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu,Zulkifli,ST,M.Si mengharapkan kepada seluruh komunitas,organisasi,pemerintah desa,kelurahan maupun kecamatan untuk selalu proaktif menyambut bantuan kementerian dan berkordinasi dengan pemerintah daerah.

Lanjut"Zulkifli yang juga menjabat Ketua DPD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Luwu juga mengajak semua generasi muda untuk  berkarya dan berkreasi didesa masing-masing.Ucapnya (Bahrun)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama