Follow Us

header ads

Ketua Pansus Revisi RPJMD Kabupaten Luwu"Summang Akan Berpedoman Dengan Undang-Undang Yang Berlaku


RealitaKini.Com-Luwu,

Rapat pembentukan Pansus dan memulai pembahasan awal bersama OPD (Bappedalitbang, dinas lingkungan hidup, dinas PUTR, bagian hukum) Kabupaten Luwu.Kamis,22/4/2021


Pansus Revisi perda no 8 tahun 2019 - 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah yang biasa di singkat RPJMD melakukan konsultasi awal dengan Bappeda Propinsi sulsel yang dipimpin oleh kepala bidang perencanaan, dalam forum konsultasi sebagai pengantar dari ketua pansus terkait beberapa materi subsatansi yang menjadi landasan hukum akan di lakukan revisi (perubahan).


Ketua Pansus"Summang mengatakan dalam pengantar diskusi atau koordinasi di bappeda propinsi sul sel tentang beberapa hal yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan pada RPJMD kabupaten.


Dan pertemuan Koordinasi awal Pansus Revisi RPJMD dengan Beppeda propinsi, di hadiri oleh Kepala BAPPEDALITBANG (awwabin), Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (Arsal), Kabag Hukum (Partisan) dan Salah Satu Staf Ahli Pemerintah kabupaten Luwu (Rahimullah)


Yakni adanya perubahan RPJMNAS di tingkat pusat, juga RPJMD propinsi sulawesi selatan  hingga perubahan RPJMD kabupaten/kota di masing2 tingkata yang menyesuiakan arah kebijakan pembangunan disisa waktu tiga tahun lagi, yang kedua terkait adanya bencana non alam alias pandemi covid  19 yang mempengarui kebijakan dalam RPJMD yang sudah di tetapkan.  


Meski demikan ketua pansus dalam rapat koordinasi menegaskan bahwa yang tidak boleh berubah pada rencana revisi Ranperda RPJMD kabupaten luwu 2019 - 2024 adalah VISI & MISI Bupati dan Wakil Bupati Luwu.Ucap"Summang


Hal senada Anggota DPRD Kabupaten Luwu,yang masuk anggota Pansus Yakni, Asdir dari Fraksi PPP, zet ida parente dari Fraksi Gerinra dan Suleman Ishak dari Fraksi PKS, terkait beberapa program dalam rencana revisi RPJMD seperti program pariwisata yqng berbasis emonomi kreatif sebagai salah satu program yang mau di pertajam dalam RPJMD tersebut, juga Program program pengentasan kemiskinan untuk di pertajam sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong program pembangunan penanggulangan kemiskinan yang di akibatkan oleh pandemi covid 19 atau Corona.


Summang"menuturkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.


Lanjut"Summang menuturkan akan tetap berpegang teguh dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 dan Nomor61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;


-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);


- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanaelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).Ucapnya


Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Sulsel, Dra.Andi Rachmi M.Si.,mendukung Pansus untuk di lanjutkan dan di upayakan tepat waktu dgn mengaju pada PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 tentang  tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencanangan  Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembanguan Jangka Menengah Daerah setta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Ucapnya (Jumat"23/4).(Bahrun)






Posting Komentar

0 Komentar

Selamat Datang di Website www.realitakini.com, Semoga Anda Puas, Silahkan coment dan share...Tertanda Pemred: Cimrawati SI.Kom