HMD"Konsultasi Publik Terkait Rancangan Perda "Pengendalian Sampah Regional


RealitaKini.Com-SulSel,

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Luwu Raya,Dr.H.Husmaruddin,SE,MM mengadakan kegiatan Seminar Konsultasi Publik,sekaligus Sillahturahmi bersama Wija To Luwu, bertempat di Hotel Grand Asia,Makassar.Ahad,30/5/2021

Dr.H.Husmaruddin,SE,MM,yang biasa disapa HMD menuturkan bahwa seminar Konsultasi Publik ini,pada intinya adalah menerima masukan dan saran dari tim pakar, tim perumus (wija to Luwu) untuk menyempurnakan naskah akademik Ranperda Pengendalian Sampah Regional sekaligus menjadi media silaturrahmi di bulan Syawal PB KKL Raya dan PB IPMIL terasa seperti acara halal bi halal.Ucapnya


Buhari Qahhar Mudzakkar (BKM) sebagai Ketua KKL Raya mengatakan muda mudahan dalam waktu dekat dapat diadakan acara halal bi halal secara daring dan muda mudahan dalam acara tersebut kita menyamakanm persepsi untuk menyatukan KKTL dan KKLR  untuk menjadi satu organisasi yang kuat mengikat seluruh kekuatan WTL dimanapun berada.Ucapnya"

Dihadiri oleh pengurus KKL Raya, IPMIL,Tokoh, serta Pemerintah Setempat, kegiatan ini menghadirkan 3 orang Narasumber atau Pakar yakni:

-Prof. Dr. Jasruddin, M.Si

-Prof. Dr.H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H 

- Dr. Mukhlis Sufri, M.Si.


Serta tim perumus yakni Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, M.M. ; Dr. Abd. Talib Mustafa, M.Si; Ir. H. Abdul Majid Tahir MS, dan Drs. Baharuddin Solongi, M.Si. 

Dalam kegiatan Konsultasi Publik yang membahas mengenai Ranperda Pengendalian Sampah Regional, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan masukan baik itu dari Narasumber, tim perumus dan dari peserta kegiatan. Adapun hal tersebut sebagai Berikut:

1. Terkait penanganan/Pengendalian sampah regional harus ada perilaku budaya yang harus ditanamkan pada masyarakat, serta harus melibatkan semua aspek /Kalangan.

2. Bagaimana pembentukan Perda ini tidak memberatkan kepada masyarakat, serta pemerintah harus proaktif dalam mendukung utamanya UMKM dalam melakukan inovasi pengolahan sampah sehingga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

3. Didalam Perda yang akan dibentuk harus ada penjelasan terkait sanksi tegas bagi oknum yang melanggar pasal-pasal dalam Perda.

4. Perlu diperhatikan terkait aspek kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani masalah sampah dan harus juga diatur terkait zonasi penanganan/pengolahan sampah yang merata antar kabupaten di Sul-Sel.

4. Dalam rancangan Perda, sebaiknya ada pasal terkait tentang edukasi kepada masyarakat tentang pengendalian sampah dan partisipasi masyarakat di dalamnya.(Run)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama