Sosper No.4 Tahun 2019.Berlangsung Di Wilayah Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) Kabupaten Luwu



RealitaKini.Com-Luwu,

Hari kedua penyebarluasan perda No.4 Tahun 2019.tentang pengelolaan dan pemanfaatan Air Tanah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD SulSel),Dr.H.Husmaruddin,S.E.,M.M.yang didampingi dari bidang SDA dinas PUPR Kabupaten Luwu.Suryani,S.T,.

Pelaksanaan penyebarluasan Perda No.4 Tahun 2021.bertempat kediaman kepala desa Padang Tuju, kecamatan Bua Ponrang (BUPON) Kabupaten Luwu.pada pukul 13:30 Wita.kemarin,Selasa,24/8/2021.

Dr H.Husmaruddin,S.E.M.M.yang sering disapa oleh masyarakat Luwu raya adalah Anak Desa, menuturkan kepada wartawan media Online Realiakini.com bahwa,mengapa saya melakukan penyebarluasan Perda No.4 tahun 2019.di desa Padang Tuju.agar masyarakat desa yang berada diwilayah dekat dengan bantaran sungai Noling.sangat perlu memahami saat ini ada Perda tersebut tentang pengelolaan dan pemanfaatan Air tanah.

Agar masyarakat yang berada dikecamatan Bua Ponrang (Bupon) mengelola dan pemanfaatan sesuai aturan perda yang telah berlaku.taklupa juga membantu pemerintah menjaga kelestarian alam.

Lanjut"HMD Menekankan masyarakat mengikuti Prokes, Aturan dlm mengelola Alam dan Isinya sebagai Khalifah di muka bumi,silakan memanfaatkan Air secara maksimal dalam kebutuhan rumah tangga dan Usaha bidang pertanian, perkebunan tapi jangan Menebang Kayu, Menggali Sumur, Sungai secara sembarangan karena bisa menjadi bencana Banjir bandang dll, tapi mari memelihara kualitas Air untuk keberlangsungan hidup kedepan.Ucap"AnakDesa

Sedangkan bidang SDA,Dinas PUPR Kabupaten Luwu,Suryani,S.T.,menuturkan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa perlu menguasai letak masalah Sungai dan Air sebagai Sumber kehidupan Manusia beliau banyak Mengajak Masyarakat untuk menjaga Lingkungan, jgn membuang sampah karena mempengaruhi Kualitas air permukaan dan AIR Tanah.

Dalam kesempatan season tanya jawab,ketiga kepala desa yaitu kades Padang tuju,kades Tampumia dan kades Balutan membicarakan Kebutuhan Air Pertanian ribuan hektar di Wilayah tersebut dan sudah dikerja dgn Anggaran 20 Milyar Lebih tapi belum mencukuppi dikarenakan juga digunakan oleh PDAM Kab Luwu sehingga Perlu mengelola sumber air yg lain utk memenuhi kebutuhan tersebut.

HMD"menjawab dengan tegas kewenangan provinsi.1000 hektar -3000 hektar kewenangan provinsi dan 3000 hektar ke atas Kewenangan Balai Pemerintah pusat.Tuturnya"

Hasil pantauan media online Realitakini.com di lokasi pelaksanaan,para undangan mematuhi protkes Covid-19 dan dihadiri sejumlah kepala desa kecamatan Bua Ponrang (BUPON), tokoh agama,tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) diwilayah kecamatan BUPON.(Bahrun)



Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama