PP Nomor 36 Tahun 2021"Dianggap Pemerintah Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh Di Indonesia

Foto Ilustrasi Kaum Buruh

RealitaKini.Co.id-Luwu,

Kabar baru dari pemerintah bagi yang berprofesi sebagai karyawan (Pekerja) disalah satu perusahaan.

Dalam hal ini pemerintah sudah merilis tentang peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satu hal yang diatur yaitu terkait pemotongan upah pekerja. 

Pada Pasal 63 ayat (2) tertulis bahwa pemotongan upah harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Pemotongan upah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis," tulis aturan tersebut, seperti dikutip Kompas.com, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu, pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila pengusaha mengantongi surat kuasa dari pekerja atau buruh.

"Surat kuasa setiap saat dapat ditarik kembali," tulis Pasal 64 ayat 2.

Namun terkait pemotongan upah untuk iuran terhadap negara, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun potongan pajak penghasilan (PPh), tak perlu ada surat kuasa.

Sebab surat kuasa dari pekerja dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja terhadap negara, atau iuran peserta pada badan yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun besaran pemotongan upah yang diperbolehkan maksimal 50 persen dari tiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 PP Nomor 36 Tahun 2021.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (BEM) Universitas Satria Makassar, mengatakan bahwa PP Nomor 36 tahun 2021.tentang pengupahan bagi teman-teman buruh seluruh Indonesia,sangat prihatin atas keputusan pemerintah.

Padahal tuntutan buruh selama ini,pemerintah tidak mengubris tentang kenaikan upah dan jaminan kesehatan.malah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 36 tahun 2021.Ucapnya"Moch.Bahrun.B,S.Sos

Lanjut"Bahrun menambahkan bahwa perekonomian Indonesia melemah,diakibatkan pandemi Covid-19.pendapatan buruh ikut menurun dikarenakan beberapa perusahaan yang mereka tempati,melakukan penurunan produksi dan lain-lain.

Ia meminta pemerintah untuk memikirkan hal tersebut karena ini akan membuat teman-teman buruh,tak dapat menafkahi keluarga mereka di era pademi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.Tutupnya"(Rosdiana)



Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama